Dalam literatur ilmu
politik dan administrasi negara, terdapat banyak definisi atau batasan tentang
kebijakan publik. Namun demikian, untuk memudahkan analisis, akan dipergunakan
beberapa batasan pengertian yang sesuai serta berhubungan dengan tema
penelitian ini. Thomas R. Dye (1992, 2)
menjelaskan bahwa “Public policy is
whatever governments choose to or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
melakukan atau tidak melakukan).
Richard Rose (Winarno, 1989 ; 3) menyarankan bahwa kebijakan dipahami
sebagai “serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta
konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai
keputusan tersendiri.” Sedangkan Carl Friedrich (ibid, 3) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi
hambatan-hambatan serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud.
Kebijakan publik sebagai
suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur
menurut urutan waktu. Dunn (2000, 22) membagi proses pembuatan kebijakan dalam
5 (lima)
tahapan, yakni :
a. Penyusunan
agenda kebijakan.
Pada tahap
penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang
perlu dipecahkan. Dunn (ibid, 226) mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat
dipandang sebagai suatu proses dengan 4 (empat) fase yang saling tergantung,
yaitu : pencarian masalah (problem
solving search), pendefinisian masalah (problem
definition), spesifikasi masalah (problem
specification) dan pengenalan masalah (problem
sensing).
Sedangkan
metode atau teknik yang dapat digunakan dalam fase perumusan masalah, menurut
Dunn (ibid, 247) adalah sebagai berikut :
·
Analisis Batasan, yaitu suatu metode untuk
meyakinkan tingkat kelengkapan dari serangkaian refresentasi masalah (meta problem) melalui proses tiga
langkah dari pencarian bola salju, pencarian refresentasi masalah dan estimasi
batasan.
·
Analisis Klasifikasi, yaitu teknik atau metode
guna memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan
mengklarifikasikan kondisi permasalahan.
·
Analisis Hierarkis, yaitu suatu metode untuk
mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari suatu situasi masalah. Analisis
ini dapat membantu para analis kebijakan dalam mengidentifikasi tiga macam
sebab, yakni sebab yang mungkin (possible
causes), sebab yang masuk akal (plausible
causes) dan sebab yang dapat ditindaklanjuti (actionable causes).
·
Sinektika, yaitu metode yang diciptakan untuk
mengenali masalah-masalah yang bersifat analog. Metode ini didasarkan pada
asumsi bahwa pemahaman terhadap hubungan yang identik atau mirip diantara
berbagai masalah akan mengakibatkan kemampuan analis kebijakan untuk memecahkan
masalah.
·
Brainstorming adalah metode untuk menghasilkan
ide-ide, tujuan-tujuan jangka pendek dan strategi-strategi yang membantu untuk
mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan kondisi-kondisi permasalahan.
Metode ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah perkiraan-perkiraan
mengenai solusi yang potensial bagi masalah-masalah.
·
Analisis Perspektif Berganda, yaitu metode untuk
memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah dan peluang
pemecahannya dengan secara sistematis menerapkan perspektif personal,
organisasional dan teknikal terhadap situasi masalah.
·
Analisis Asumsi, yaitu metode yang bertujuan
mensintesiskan secara kreatif asumsi-asumsi yang saling bertentangan mengenai
masalah kebijakan.
·
Pemetaan Argumentasi, yaitu teknik yang memetakan
beberapa argumen kebijakan seperti otoritatif, statistikal, klasifikasional,
analisentris, kausal, instuitif, pragmatis dan kritik nilai yang didasarkan
pada asumsi yang benar-benar berbeda.
b. Formulasi
kebijakan.
Pada fase ini,
para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis dalam upaya
memperoleh suatu keyakinan bahwa sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik
dari yang lain. Untuk itu dapat digunakan perangkat seperti analisis biaya dan
manfaat, analisis keputusan dimana keputusan harus diambil dalam ketidakpastian
dan keterbatasan informasi. Dalam konteks ini,
penekananannya lebih pada pembahasan tentang alternatif-alternatif apa saja
yang dapat dikembangkan dan berkaitan dengan masalah siapa saja yang terlibat
dalam perumusan kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu metode forecasting,
sehingga akan dihasilkan masa depan kebijakan (policy futures) berikut
konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan tersebut.
c.
Adopsi kebijakan.
Pada tahap ini
ditentukan pilihan-pilihan kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif,
konsensus diantara direktur lembaga setelah melalui proses rekomendasi. Proses
ini menurut Effendi (2000) meliputi :
·
Pengidentifikasian alternatif-alternatif
kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang
diinginkan sebagai langkah terbaik guna mencapai tujuan tertentu.
·
Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk
menilai alternatif yang akan direkomendasikan.
·
Mengevaluasi alternatif tersebut dengan
menggunakan kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan
tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan ditimbulkannya.
d.
Implementasi kebijakan.
Tahap ini
berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program.
Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir,
menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.
e.
Penilaian kebijakan.
Pada tahap ini
dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, apakah telah sesuai dengan
yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi guna
mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi
kebijakan dan efektifitas dampak kebijakan.
